Rembang-RADARPORTALJATIM.SITE Audiensi antara Organisasi Kemasyarakatan Brandal Alif (BA), perwakilan pedagang pasar, dan DPRD Kabupaten Rembang pada Selasa (29/07/2025) berlangsung dinamis dan penuh semangat. Dalam pertemuan ini, berbagai masukan dan kritik konstruktif disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap pengelolaan pasar tradisional dan pengawasan pasar modern di Kabupaten Rembang.

Ketua Brandal Alif, Arif, membuka forum dengan menyampaikan harapan agar audiensi ini menjadi wadah nyata untuk memperkuat fungsi pengawasan legislatif, terutama dalam hal pembangunan pasar dan perlindungan pedagang kecil. Ia juga menyampaikan keprihatinan atas kurangnya kedisiplinan waktu sebagian peserta audiensi. “Waktu sangat berharga bagi kami. Kami datang membawa aspirasi masyarakat yang berharap ada perubahan,” ujarnya.

Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah proyek pembangunan Pasar Wonokerto yang hingga kini belum tuntas. Menurut Brandal Alif, hal tersebut mencerminkan perlunya perbaikan dalam sistem perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur daerah. Menanggapi hal ini, anggota DPRD dari Partai Demokrat, Joko Supriyadi, mengakui bahwa proses perencanaan masih perlu dibenahi agar ke depan lebih matang dan tepat sasaran.

Selain itu, Brandal Alif juga menyinggung implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang jam operasional pasar modern. Mereka berharap agar regulasi tersebut ditegakkan secara konsisten demi menciptakan persaingan usaha yang sehat antara pasar modern dan pasar tradisional.

Terkait rencana pembangunan Pasar Kota Rembang, anggota Brandal Alif yang akrab disapa Mo, meminta agar DPRD benar-benar memastikan kesiapan anggaran agar pelaksanaan pembangunan tidak terhenti di tengah jalan. “Kami berharap pembangunan pasar ke depan bisa berjalan lancar dan bermanfaat luas bagi masyarakat,” tuturnya.

Dukungan terhadap aspirasi ini juga datang dari Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Rembang, Bambang Soemantri. Ia menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Brandal Alif mencerminkan harapan banyak pedagang yang menginginkan perlindungan dan pemberdayaan lebih nyata dari pemerintah daerah.

Dalam forum tersebut, juga disinggung mengenai koordinasi antarlembaga pemerintah yang dinilai perlu diperkuat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pasar dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Gunasih dari Fraksi Demokrat merespons hal ini dengan menyatakan bahwa DPRD akan terus mendorong perbaikan tata kelola dan kolaborasi antarinstansi agar lebih sinergis.

Audiensi yang berlangsung hingga siang hari itu ditutup dengan komitmen DPRD Rembang untuk menindaklanjuti seluruh masukan dan usulan dari masyarakat. Ketua DPRD menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif Brandal Alif dan perwakilan pedagang, seraya menegaskan bahwa aspirasi masyarakat akan menjadi prioritas dalam pengambilan kebijakan ke depan.

Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kemitraan antara masyarakat, wakil rakyat, dan pemerintah dalam membangun sektor ekonomi kerakyatan yang adil dan berkelanjutan di Kabupaten Rembang.

(zainuri/aji)

Editor yaya