Sidoarjo -RADARPORTALJATIM.SITEBola panas pernyataan Bupati Sidoarjo, Subandi soal tugas anggota DPRD Sidoarjo menghambur-hamburkan uang dan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Sidoarjo yang tidak sesuai dengan visi dan misi Bupati Sidoarjo rawan tersangkut masalah hukum selesai. Ini menyusul, para wakil rakyat ini justru mengajukan interupsi dan walk out dalam sidang paripurna yang awalnya sesuai absensi dihadiri sekitar 36 anggota DPRD Sidoarjo, Selasa (17/06/2025) sore.

Padahal, Bupati Sidoarjo Subandi sudah menyampaikan permintaan maaf kepada pimpinan dan semua anggota DPRD Sidoarjo dalam ruang sidang Paripurna Jawaban Bupati Sidoarjo atas Pandangan Umum (PU) sejumlah fraksi yang ada di DPRD Sidoarjo dalam sidang paripurna itu. Para anggota dewan Mala milih walk out , diduga menilai permintaan maaf Bupati Sidoarjo tidak tulus dan ikhlas. Apalagi, tidak secara spesifik menyebutkan klarifikasi permohonan maaf atas dua pernyataan yang viral diupload di Media Sosial (Medsos) pada 19 Maret 2025 Kemarin.

Politik dan Potensi "Kutukan" Lingkungan Hidup

Rabu, 18 Jun 2025 08:09 WIB

Politik dan Potensi "Kutukan" Lingkungan Hidup

Sontak rapat paripurna yang awalnya dinilai quorum, pada akhirnya saat Bupati Sidoarjo dan Ketua DPRD Sidoarjo sebelum mengakhiri Rapat Paripurna ini, hanya tinggal sekitar 16 - 18 anggota dewan yang duduk di kursinya masing-masing. Sisanya, sudah melaksanakan aksi Walk Out usai anggota Fraksi Partai Gerindra, Bambang Pujiono yang juga menjabat Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo meninggalkan ruang rapat itu setelah menyatakan keberatan dengan permintaan maaf Bupati Sidoarjo itu.

Dalam rapat Paripurna yang membahas Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPJ) APBD Tahun Anggaran 2024 yang dipimpin Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih didampingi Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Suyarno itu sempat tegang. Hal ini lantaran tidak hanya satu atau dua orang anggota DPRD Sidoarjo yang meninggalkan lokasi sidang. Namun mencapai puluhan hingga mengisahkan belasan orang anggota DPRD saja yang mengikuti rapat paripurna hingga selesai.

Selain itu, dalam rapat paripurna yang dihadiri hampir seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sidoarjo, Forkopimda dan organisasi vertikal di Kabupaten Sidoarjo ini, Bupati Sidoarjo hampir menjawab seluruh Pandangan Umum (PU) Fraksi di DPRD Sidoarjo.

Bahkan Bupati Sidoarjo, Subandi juga menyikapi tuntutan pemintaan maaf oleh enam fraksi, yakni Fraksi Partai Gerindra, PKB, PDI Perjuangan, PAN, Nasdem-Demokrat dan Fraksi PKS-PPP. Permintaan maaf ini, terkait kegaduhan yang dipicu statemen Bupati Sidoarjo yang pernah dimuat media online maupun cetak serta disebarluaskan di media sosial tanggal 19 Maret 2025 kemarin. Terutama soal statemen yang menyebutkan Pokir DPRD Sidoarjo yang tidak sesuai dengan visi dan misi Bupati Sidoarjo rawan mengarah korupsi. Selain itu, juga disebutkan Bupati dan Wakil Bupati bekerja untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), DPRD tugasnya menghambur - hamburkan uang.

"Terkait kalimat yang menimbulkan friksi dan kegaduhan, dengan segala kerendahan hati dan untuk menciptakan situasi kondusif, sebagai Kepala Daerah kami mohon maaf. Semoga friksi ini bisa segera berakhir," ujar Subandi saat membacakan jawaban PU Fraksi Partai Gerindra.

Kalimat yang sama juga diutarakan Bupati Sidoarjo saat menjawab PU fraksi lainnya yang juga sama-sama menuntut permintaan maaf terbuka atas dua statemen Bupati Sidoarjo yang memicu kegaduhan di kalangan pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo itu.

"Untuk permintaan maaf, sudah terjawab pada jawaban Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra," katanya.

Usai jawaban Bupati Sidoarjo atas PU fraksi-fraksi DPRD Sidoarjo hampir selesai, mendadak puluhan anggota DPRD Sidoarjo walk out meninggalkan ruang rapat paripurna. Aksi walk out ini,

bermula saat ada interupsi dari Bambang Pujianto yang menjabat Wakil Ketua Fraksi Gerindra yang menyatakan tidak puas atas permintaan maaf Bupati Sidoarjo itu.

"Kami menilai Bupati tidak sungguh-sungguh meminta maaf dan tidak ikhlas. Demi tetap menjaga marwah DPRD, kami walk out," tegasnya .

Hasilnya, saat Bambang Pujianto meninggalkan ruang sidang paripurna diikuti anggota DPRD Sidoarjo lainnya dari Fraksi Partai Gerindra, PDI Perjuangan, PKB, PAN, Nasdem-Demokrat dan Fraksi PKS-PPP.

Padahal, Partai Berlambang Burung Garuda ini, merupakan salah satu Partai Pengusung Bupati Sidoarjo, Subandi dalam kontestasi Pilkada pada akhir 2024 kemarin.

Usai anggota DPRD Sidoarjo walk out, rapat paripurna tetap berlanjut hingga Ketua DPRD Abdillah Nasih menutup acara persidangan itu.

"Tidak ada gading yang tidak retak. Artinya, tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini. Dan setiap orang pasti memiliki kekurangan. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Maka jika Allah mau memaafkan hambanya yang khilaf, kita sebagai manusia tentunya bisa saling memaafkan," kata Abdillah Nasih yang akrab disapa Cak Nasih ini.

Selain itu, kata Cak Nasih yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PKB Sidoarjo ini menilai soal anggota DPRD yang meninggalkan (walk out) saat sidang paripurna berlangsung dianggap sebagai sikap politik anggota DPRD Sidoarjo secara pribadi masing-masing.

"Tidak apa-apa (masalah walk out). Keputusan mereka meninggalkan ruang sidang itu, tidak ada hubungannya dengan fraksi maupun partai. Keputusan politik sebagai representasi partai atau fraksi nanti bisa dilihat dalam Pandangan Akhir (PA) Fraksi DPRD yang diagendakan pada sidang paripurna selanjutnya. Karena dalam

PA fraksi-fraksi itu membawa nama lembaga. Sambil menunggu jadwal sidang dengan agenda PA itu, pasti ada lobi-lobi," jelas Cak Nasih.

 Ketua Fraksi Partai Golkar, Moh Nizar yang tercatat sebagai fraksi yang tidak mengajukan permintaan maaf untuk Bupati Sidoarjo ini menegaskan tidak ada persoalan dalam sidang paripurna itu.

"Bagi kami, (masalah) itu sudah selesai. Kan tahu sendiri Bupati sudah minta maaf. Fraksi Golkar solid. Semua anggota fraksi hadir dan mengikuti sidang paripurna Sore kemarin sampai selesai," tandas politisi asal Kecamatan Krian ini.

Sedangkan Juru Bicara (Jubir) Fraksi PDI Perjuangan, Kusumo Adhi menegaskan seusai sidang paripurna menyatakan sikap politik partainya tetap kekeh dan fokus sesuai Pandangan Umum (Fraksi). Menurutnya, ada persoalan dengan Bupati Sidoarjo terkait statemen yang mencederai marwah lembaga dewan itu.

"Kami menilai persoalan dengan Bupati masih belum selesai. Soal bagaimana langkah fraksi PDI Perjuangan selanjutnya, kami tentunya masih menunggu instruksi partai dan pimpinan fraksi,"(luq)